Pajak E-Commerce 0,5%: Langkah Berani Pemerintah, Tapi Perlu Perlindungan untuk UMKM
Diposting pada 29 Juni 2025 oleh El Robby
Pemerintah Indonesia tengah menyusun kebijakan baru untuk memungut pajak sebesar 0,5% langsung dari transaksi di platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lainnya.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi memperkuat penerimaan negara dan mengatur ekonomi digital yang terus berkembang pesat.
Kami menyambut baik niat baik pemerintah untuk menyasar sektor yang selama ini kurang terjangkau oleh sistem perpajakan. Namun demikian, kami ingin menyampaikan beberapa pandangan agar kebijakan ini tetap adil dan berpihak kepada rakyat kecil.
💡 Kenapa Perlu Pajak E-Commerce?
- Transaksi online kini sangat besar volumenya.
- Banyak pelaku usaha skala menengah ke atas mendapat untung tanpa kontribusi pajak memadai.
- Negara membutuhkan basis fiskal yang sehat untuk pembiayaan pembangunan.
⚠️ Tapi Perlu Diperhatikan:
- Sebagian besar seller di e-commerce adalah UMKM yang masih rentan secara ekonomi.
- Biaya tambahan bisa membuat harga naik dan mengurangi daya saing penjual lokal.
- Perlu ada ambang batas minimal transaksi agar pelaku kecil tidak terbebani.
✅ Saran untuk Pemerintah:
- Beri insentif atau pengecualian untuk UMKM dengan omzet di bawah batas tertentu.
- Lakukan pendekatan edukatif kepada penjual, bukan sekadar pemungutan.
- Libatkan platform e-commerce sebagai mitra edukasi dan sosialisasi.
- Transparan dalam penggunaan dana hasil pajak e-commerce agar rakyat percaya.
🇮🇩 Kesimpulan
Kami mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pendapatan negara, asal dilakukan dengan adil, bertahap, dan berpihak pada rakyat kecil.
Ekonomi digital adalah masa depan Indonesia — dan kita semua punya peran dalam mengatur agar ia tumbuh secara sehat dan berkeadilan.
Pajak bukan untuk memberatkan, tapi untuk membangun. Mari kawal bersama.
📌 Kutipan Tambahan dari Sumber Terkini
Menurut Reuters, inisiatif pajak ini ditargetkan berlaku secepatnya bulan depan, mencakup seller dengan omzet tahunan Rp 500 juta–4,8 miliar, dan melibatkan platform besar seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Bukalapak.
Asosiasi e-commerce (idEA) menilai pajak 0,5 % itu ringan, namun menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme pemungutan karena menyasar jutaan UMKM.
Komentar
Posting Komentar