Ahmad Dhani Sentil Fadli Zon soal Penulisan Ulang Sejarah

Ahmad Dhani Kritik Fadli Zon Soal Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

Oleh: EL Robby | 4 Juli 2025

Isi Kritik Ahmad Dhani

Musisi dan politisi Ahmad Dhani menyampaikan kritik tajam kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon lewat unggahan di Instagram. Dhani memperingatkan bahwa proses penulisan ulang sejarah Indonesia tidak boleh asal-asalan, apalagi bersumber dari media sosial seperti YouTube, TikTok, dan blog personal.

Dalam surat terbukanya, Dhani menggarisbawahi tiga poin utama:

• Penulisan ulang sejarah harus berdasarkan dokumen primer dan sumber kredibel
• Tidak boleh mengambil narasi dari media sosial atau konten tidak terverifikasi
• Sejarah harus ditulis oleh orang yang punya nalar akademik, bukan berdasar sentimen

Fokus pada Peristiwa Mei 1998

Kritik Dhani muncul menyusul kabar bahwa peristiwa sensitif seperti kerusuhan Mei 1998 akan dipaparkan dengan versi narasi baru. Dalam video rapat DPR, beberapa anggota dewan mempertanyakan keputusan Fadli Zon yang cenderung menyederhanakan tragedi tersebut.

Menurut Dhani, sejarah seperti tragedi 1998 tidak bisa direduksi hanya dengan "cuplikan kecil" dari media sosial. Ia menyarankan agar kajian sejarah dilakukan oleh akademisi, bukan politisi.

Program Penulisan Sejarah Baru

Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan diketahui tengah menjalankan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang rencananya dirilis dalam 10 jilid buku menjelang HUT RI ke-80. Proyek ini didanai APBN sekitar Rp9 miliar dan melibatkan 100 lebih akademisi dari berbagai universitas.

Namun, kritik mulai berdatangan karena belum ada transparansi metodologi penulisan dan siapa saja yang bertanggung jawab atas narasi tersebut.

Respons Netizen dan Tokoh Sejarah

Kritik Ahmad Dhani disambut beragam di media sosial. Banyak netizen yang memuji keberaniannya, terutama karena kritik itu ditujukan kepada sesama tokoh publik. Sementara itu, sejumlah sejarawan seperti JJ Rizal menilai bahwa proyek ini memang terlalu terburu-buru dan cenderung politis.

“Sejarah bukan soal memperindah masa lalu, tapi bagaimana kita belajar dari luka bangsa. Kalau ditulis ulang untuk menyenangkan penguasa, itu bukan sejarah, itu propaganda,” kata JJ Rizal.

Saran untuk Pemerintah

Berikut beberapa saran konkret untuk pemerintah agar penulisan sejarah ulang tidak menimbulkan kontroversi:

• Transparansi akademik: Paparkan secara terbuka siapa tim penulisnya, latar belakang keilmuannya, dan metode yang digunakan.
• Libatkan ahli lintas disiplin: Jangan hanya sejarawan, tapi juga antropolog, sosiolog, dan pelaku sejarah langsung.
• Publikasi bertahap: Sebelum dijadikan kurikulum atau literatur resmi, buka ruang kritik dari publik dan akademisi.
• Gunakan bahasa netral: Hindari glorifikasi atau demonisasi tokoh tertentu. Sejarah harus objektif.
• Hindari penyederhanaan isu sensitif: Tragedi seperti Mei 1998, G30S, atau konflik Papua harus dijelaskan utuh dan mendalam.

Kesimpulan

Ahmad Dhani mungkin bukan sejarawan, tapi ia memahami betapa pentingnya sejarah yang ditulis secara benar. Kritiknya kepada Fadli Zon menjadi peringatan bahwa sejarah bukan milik penguasa, tapi milik bangsa. Pemerintah wajib memastikan bahwa penulisan sejarah bukan menjadi alat politik, melainkan alat pendidikan nasional.

Sumber: Kompas, Tempo, YouTube DPR, Instagram @ahmaddhaniofficial