KPK Cegah Dirut Allo Bank Indra Utoyo: Dugaan Korupsi EDC BRI Rp 2,1 Triliun Mengguncang Publik
Jakarta, 2 Juli 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencegah Direktur Utama Allo Bank, Indra Utoyo, bepergian ke luar negeri. Langkah ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di BRI tahun 2020‑2024 senilai Rp 2,1 triliun, yang menyebabkan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 700 miliar 1.
Video: KPK Cegah Dirut Allo Bank & 13 Lainnya terkait Kasus EDC BRI
📌 Kronologi Singkat
- Pencegahan perjalanan dilakukan sejak 27 Juni 2025, dan berlaku untuk 6 bulan ke depan.
- KPK telah menggeledah kantor pusat BRI dan menyita bukti elektronik sejak 26 Juni 2025 2.
- Indra Utoyo dikenal pernah menjabat Direktur Digital & Teknologi BRI (2017–2022) sebelum menjadi Dirut Allo Bank 3.
- Penyidikan dilakukan tanpa penetapan tersangka, menjaga proses hukum berjalan lancar.
⚠️ Dampak Sistemik dan Perbankan
Kasus ini menimbulkan beberapa efek langsung terhadap sistem keuangan dan kepercayaan publik:
- Gangguan reputasi BUMN dan digital banking: Kasus korupsi oleh mantan pejabat tinggi BRI dapat merusak citra komitmen digitalisasi perbankan nasional.
- Penurunan kepercayaan masyarakat: Transparansi proses pengadaan alat penting harus dijaga agar masyarakat tetap percaya menggunakan layanan perbankan digital.
- Penghambatan inovasi: Proyek digital nasional bisa semakin dipandang berisiko tanpa pengawasan hukum yang ketat.
💡 Saran untuk Pemerintah dan Regulator
- Audit berkala dan transparan – Semua pengadaan besar oleh BUMN dan institusi publik harus diaudit oleh BPK, BPKP, dan KPK agar menekan celah korupsi.
- Kolaborasi pengawasan sinergis – OJK, KPK, BPK, dan BPKP perlu sistem pelaporan terpadu ketika terjadi indikasi penyimpangan pengadaan digital.
- Unit khusus anti‑korupsi digital – Pemerintah wajib membentuk unit KPK atau dinas anti-korupsi dalam kementerian yang fokus memantau proyek teknologi publik.
- Penerapan e‑procurement terbuka – Semua pengadaan, terutama digital, harus dilakukan melalui e‑procurement publik yang memuat dokumen, vendor, dan harga.
- Sanksi tegas dan edukasi – Tegakkan hukum tanpa pandang bulu dan beri pelatihan anti-korupsi kepada pejabat BUMN dan kementerian.
🔄 Relevansi dengan Pembangunan Indonesia
Tegaknya proyek digital keuangan BUMN adalah bagian dari visi besar Indonesia Digital 2045. Jika korupsi seperti ini terus berlangsung, maka:
- Upaya digitalisasi layanan publik dan inklusi keuangan akan terganggu.
- UMKM dan masyarakat di daerah 3T akan terhambat aksesnya ke layanan perbankan digital.
- Investasi asing dan global akan menahan aliran modal masuk ke sektor digital Indonesia.
🔗 Artikel Terkait
- Pajak E‑Commerce 0,5%
- Renovasi Sekolah Rakyat 2025
- Harga Pertamax Naik
- BMKG: Cuaca Ekstrem Potensial
- Presiden Prabowo Disambut di Jeddah
“Transparansi dan akuntabilitas dalam proyek digital keuangan bukan opsi — itu harga mati agar revolusi digital bisa berjalan dengan benar dan untuk rakyat.”
Dipublikasikan oleh El Robby pada 2 Juli 2025
Komentar
Posting Komentar